Kontraktor Bantah Dugaan Proyek Asal Jadi, Desak Audit Terbuka Jalan Cor di Bumi Agung Jaya

BUAY RAWAN, OKU – Polemik proyek pembangunan jalan cor di Desa Bumi Agung Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), terus bergulir. Setelah muncul sorotan publik terkait kondisi jalan yang disebut mengalami retak dan patah meski baru selesai dikerjakan, pihak kontraktor akhirnya buka suara dan membantah seluruh tudingan yang berkembang.
Klarifikasi tersebut muncul di tengah desakan masyarakat agar pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan. Publik mempertanyakan apakah kerusakan yang terjadi merupakan konsekuensi teknis atau justru mengindikasikan lemahnya pengawasan proyek.
Perwakilan kontraktor menegaskan pihaknya bekerja sesuai spesifikasi teknis dan tidak pernah mengurangi mutu pekerjaan demi keuntungan.
“Kami menolak tuduhan bahwa kami bekerja asal jadi atau mengorbankan kualitas demi keuntungan. Seluruh campuran beton dan material yang digunakan telah sesuai spesifikasi teknis dan standar yang disyaratkan dalam kontrak,” tegas perwakilan kontraktor.
Menurutnya, retak halus yang muncul pada permukaan beton masih merupakan bagian dari proses pengerasan alami dan tidak dapat langsung dijadikan indikator kegagalan konstruksi.
Sementara itu, terkait bagian jalan yang terlihat patah, kontraktor menduga kerusakan terjadi akibat faktor eksternal.
“Bagian yang terlihat patah diduga kuat disebabkan kendaraan bertonase berat yang melintas sebelum masa pengeringan beton selesai, ditambah kondisi drainase di sekitar lokasi yang belum tertata sehingga terjadi genangan air di sisi jalan,” jelasnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika benar kendaraan berat menjadi penyebab kerusakan, publik menilai perlu ditelusuri apakah selama masa pemeliharaan telah dipasang pembatas akses maupun rambu larangan melintas sebagaimana lazim diterapkan pada pekerjaan pengecoran jalan.
Selain kualitas fisik, proyek tersebut juga sempat disorot karena disebut tidak memiliki papan informasi proyek. Dugaan itu dibantah oleh pihak pelaksana.
Kontraktor menyatakan papan proyek telah dipasang sejak awal pekerjaan, namun rusak akibat hujan deras disertai angin kencang.
“Pernyataan tidak adanya plang proyek adalah keliru. Plang identitas sudah kami pasang sejak awal, namun terlepas dan rusak diterjang hujan deras dan angin kencang. Kami akan segera memasang kembali plang baru.”
Mereka juga menegaskan seluruh dokumen administrasi, termasuk pagu anggaran, izin kerja, hingga dokumen pertanggungjawaban tersedia lengkap dan dapat diperiksa melalui dinas terkait maupun kantor perusahaan.
Di sisi lain, kontraktor membantah anggapan bahwa pengerjaan dilakukan tanpa pengawasan.
Menurut mereka, seluruh tenaga kerja merupakan pekerja yang memiliki keahlian di bidang konstruksi dan proses pekerjaan selalu diawasi petugas teknis lapangan. Mereka juga memastikan siap memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan tanpa membebani anggaran tambahan.
“Kami berkomitmen melakukan perbaikan gratis pada bagian yang tidak sempurna segera setelah kondisi cuaca membaik.”
Pihak kontraktor bahkan menyatakan kesediaannya membuka seluruh dokumen pekerjaan dan mengajak masyarakat melakukan pengecekan bersama di lapangan.
“Kami siap diajak bersama-sama meninjau lokasi, memeriksa berkas, dan berkoordinasi agar jalan ini benar-benar bermanfaat dan awet bagi masyarakat Bumi Agung Jaya.”
Meski klarifikasi telah disampaikan, polemik belum sepenuhnya berakhir. Dari sudut pandang investigasi, penjelasan kontraktor menjadi satu sisi yang perlu diuji melalui pemeriksaan independen. Audit teknis terhadap mutu beton, kesesuaian spesifikasi kontrak, fungsi drainase, masa pemeliharaan, hingga efektivitas pengawasan lapangan dinilai penting dilakukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
Transparansi hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi penentu apakah kerusakan tersebut murni dipicu faktor eksternal sebagaimana diklaim kontraktor, atau terdapat persoalan teknis dalam pelaksanaan proyek yang harus menjadi tanggung jawab penyedia jasa maupun pihak pengawas.
(Romy Batara 94)