KAB. PURWAKARTA – Kepala SMKN 1 Plered, Wahyu, membantah tudingan terkait dugaan pungutan yang disebut terjadi di lingkungan sekolah. Ia menegaskan bahwa seluruh program yang melibatkan kontribusi orang tua siswa dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah bersama dan tidak bersifat wajib.
Menurut Wahyu, informasi yang beredar di masyarakat perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kebijakan sekolah. Ia memastikan setiap program yang berkaitan dengan dukungan orang tua telah melalui proses sosialisasi dan pembahasan bersama komite sekolah serta perwakilan wali murid.
“Tidak benar jika disebut sebagai pungutan wajib. Semua program yang dijalankan merupakan hasil kesepakatan bersama dan bertujuan mendukung kebutuhan pendidikan siswa,” tegas Wahyu.
Ia menjelaskan, sejumlah program yang menjadi sorotan, seperti biaya daftar ulang, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), hingga pengadaan seragam sekolah, telah disampaikan secara terbuka kepada orang tua siswa. Bahkan, sekolah memberikan kelonggaran dan solusi bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi.
Wahyu menuturkan, pengadaan seragam dilakukan melalui koperasi sekolah dengan tujuan memudahkan orang tua memperoleh seragam sesuai standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, kegiatan PKL merupakan bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan yang membutuhkan dukungan operasional agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Terkait isu pengembalian dana kepada sejumlah orang tua siswa yang belakangan menjadi perbincangan, Wahyu menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari penyesuaian administrasi dan bukan bentuk pengakuan atas adanya pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan.
“Pengembalian dana yang dilakukan merupakan penyesuaian administrasi. Itu bukan berarti sekolah mengakui adanya pelanggaran. Kami tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan siap memberikan penjelasan kepada pihak berwenang apabila diperlukan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihak sekolah selalu berupaya menjalankan tata kelola pendidikan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, Wahyu meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada hasil pemeriksaan resmi dari instansi terkait.
“Kami berharap masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang. Jangan sampai muncul penilaian yang tidak sesuai fakta sebelum ada klarifikasi maupun hasil pemeriksaan resmi,” katanya.
Di tengah munculnya berbagai tudingan tersebut, Wahyu memastikan aktivitas pendidikan di SMKN 1 Plered tetap berlangsung normal. Proses belajar mengajar berjalan kondusif dan tidak terganggu oleh isu yang berkembang di luar lingkungan sekolah.
Pihak sekolah pun menyatakan siap bekerja sama dengan instansi terkait apabila diperlukan klarifikasi lebih lanjut guna memastikan seluruh persoalan dapat diselesaikan secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. (DR)
